Penjelasan Prosedur Banding E-Court:

1. Pengiriman Berkas Perkara Elektronik
   • Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengaju mengirimkan berkas perkara elektronik (Bundel A dan Bundel B) secara sistem ke PTTUN Makassar.
2. Proses Registrasi di Kepaniteraan Muda Perkara
   • Meja I: Petugas melakukan checklist kelengkapan berkas perkara elektronik.
   • Kasir: Melakukan verifikasi pembayaran biaya perkara.
   • Meja II: Melakukan registrasi dan penginputan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Penetapan Majelis Hakim & Panitera Sidang
   • Ketua PTTUN Makassar: Menerbitkan Surat Penetapan Majelis Hakim (PMH).
   • Panitera: Menerbitkan Surat Penunjukan Panitera Sidang (PPS) untuk mendampingi Majelis Hakim.
4. Pemeriksaan Berkas Perkara oleh Majelis Hakim
   • Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa seluruh dokumen berkas perkara banding secara elektronik.
5. Pemeriksaan Tambahan (Jika Diperlukan)
   • Ya: Jika Majelis Hakim menilai berkas belum cukup, maka dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Tambahan.
   • Tidak: Jika berkas dinyatakan lengkap, proses langsung dilanjutkan ke Musyawarah Majelis Hakim.
6. Musyawarah & Sidang Pengucapan Putusan
   • Majelis Hakim melaksanakan Musyawarah Majelis untuk mengambil keputusan.
   • Dilanjutkan dengan Sidang Pengucapan Putusan (keseluruhan proses diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan).
7. Pengunggahan & Verifikasi Putusan
   • Ketua Majelis Hakim: Mengunggah (upload) salinan putusan ke dalam sistem.
   • Panitera: Melakukan verifikasi data putusan dan membubuhi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada salinan putusan resmi.
8. Minutasi & Pengiriman Salinan Putusan
   • Berkas perkara yang telah diminutasi secara otomatis terkirim secara elektronik kembali ke PTUN Pengaju untuk diberitahukan kepada para pihak.

Dasar Hukum: Perma No. 1 Tahun 2019, Perma No. 7 Tahun 2022, Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022, SEMA No. 2 Tahun 2014, serta Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024.

Penjelasan Prosedur Sengketa TUN Pemilihan (Perma No. 11 Tahun 2016):

1. Pendaftaran Berkas Gugatan & Biaya Perkara
   • Persyaratan Berkas: Mengisi syarat Pasal 6 ayat 1 & 2, membuat gugatan 5 rangkap, melampirkan Putusan Bawaslu/Panwaslu, Keputusan KPU Prov/Kab/Kota, Surat Kuasa, Fotokopi Kartu Advokat, dan KTP/SIM.
   • Metode Pendaftaran: Didaftarkan ke PTTUN Makassar secara langsung, e-mail, atau fax.
   • Pembayaran: Pembayaran biaya perkara dilakukan melalui kasir / Bank.
2. Proses Administrasi Kepaniteraan Muda Perkara
   • Meja I: Pemeriksaan kelengkapan checklist berkas.
   • Kasir: Verifikasi dan penetapan biaya perkara.
   • Meja II: Registrasi dan input data perkara ke SIPP.
3. Penetapan Majelis Hakim & Penunjukan Panitera
   • Ketua PTTUN Makassar: Mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim.
   • Panitera: Mengeluarkan Penunjukan Panitera Sidang.
4. Pemeriksaan Awal & Perbaikan Gugatan
   • Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membenahi/memperbaiki gugatan dalam tenggat waktu 3 Hari.
   • Jika Penggugat tidak dapat memperbaiki gugatan dalam batas waktu tersebut, maka Gugatan Tidak Diterima (NO) dan tidak ada upaya hukum lanjutan.
5. Tahapan Persidangan
   • Penetapan jadwal sidang.
   • Pembacaan gugatan.
   • Penyampaian jawaban.
   • Pembuktian.
   • Penyampaian kesimpulan.
6. Musyawarah & Pembacaan Putusan
   • Majelis Hakim membacakan Putusan Sengketa TUN Pemilihan.
7. Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI
   • Pernyataan permohonan Kasasi diajukan paling lambat 5 Hari sejak putusan diucapkan.
   • Penyampaian Memori Kasasi dilakukan paling lambat sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan Kasasi.
   • Pemberitahuan Kasasi dan Memori Kasasi dilakukan pada hari pernyataan Kasasi.
   • Penyampaian Kontra Memori Kasasi paling lambat 3 Hari sejak pemberitahuan Kasasi.
   • Berkas dikirim dan diantar langsung oleh Petugas Pengadilan ke Mahkamah Agung RI (Seluruh proses diselesaikan dalam tenggat waktu 10 hingga 15 hari kerja).

Penjelasan Prosedur Sengketa Pemberhentian PNS & PPPK:

1. Upaya Administratif (BPASN)
   • Para pihak terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi melalui Badan Pertimbangan ASN (BPASN).
2. Pengajuan Gugatan ke PTTUN Makassar
   • Apabila tidak puas dengan keputusan BPASN, Penggugat mengajukan Gugatan ke PTTUN Makassar (Sesuai Pasal 56 UU Peratun).
3. Penelitian Administratif & Proses Dismissal
   • Penelitian Administratif: Petugas PTTUN Makassar memeriksa pemenuhan syarat administratif gugatan (Pasal 59 UU Peratun).
   • Dismissal Proses: Ketua PTTUN Makassar memeriksa gugatan melalui proses dismissal (Pasal 62 ayat 1 UU Peratun).
4. Penetapan Lolos / Tidak Lolos Dismissal
   • Jika Lolos Dismissal:
     • Acara Cepat: Dipimpin oleh Hakim Tunggal (Pasal 99 UU Peratun).
     • Acara Biasa: Dipimpin oleh Majelis Hakim (Pasal 68 ayat 1 UU Peratun).
   • Jika Tidak Lolos Dismissal (Gugatan Ditolak/Tidak Diterima):
     • Penggugat dapat mengajukan Perlawanan dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 62 ayat 3 UU Peratun).
     • Jika Perlawanan Dikabulkan $\rightarrow$ Masuk ke tahap Pemeriksaan Persiapan.
     • Jika Perlawanan Ditolak $\rightarrow$ Putusan dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).
5. Tahapan Persidangan
   • Pemeriksaan Persiapan: Pembenahan dan penyempurnaan gugatan (Pasal 63 UU Peratun).
   • Persidangan Utama: Pembacaan gugatan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986).
   • Jawab-Jinawab: Penyampaian Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat.
   • Pembuktian: Pengajuan bukti surat, saksi, maupun ahli dari kedua belah pihak (Pasal 100 UU Peratun).
   • Kesimpulan: Penyampaian kesimpulan akhir dari para pihak.
   • Putusan: Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim (Pasal 109 ayat 1 UU Peratun / Pasal 8 Perma 2 Tahun 2023).
6. Upaya Hukum & Eksekusi
   • Upaya Hukum Kasasi: Para pihak yang tidak puas dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI maksimal 14 Hari setelah putusan diberitahukan (Pasal 131 UU Peratun / Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985).
   • Berkekuatan Hukum Tetap & Eksekusi: Jika tidak ada Kasasi, putusan menjadi berkekuatan hukum tetap dan dilanjutkan ke proses Eksekusi (Pasal 115 dan 116 UU Peratun).
   • Peninjauan Kembali (PK): Terhadap putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali jika memenuhi syarat undang-undang.