Prosedur Berupaya Hukum

Tahapan Alur Pendaftaran Kasasi TUN Elektronik

(Berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2022)

1. Langkah 1: Pendaftaran & Pembayaran Panjar (Maksimal 14 Hari)
   • Pemohon mendaftarkan permohonan kasasi melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.
   • Batas waktu pengajuan maksimal 14 hari kalender setelah putusan diberitahukan secara sah.
   • Pemohon wajib membayar biaya panjar perkara melalui Nomor Virtual Account yang diterbitkan oleh sistem.
2. Langkah 2: Penyampaian Memori Kasasi (Maksimal 14 Hari)
   • Pemohon wajib mengunggah dokumen Memori Kasasi ke portal e-Court.
   • Batas waktu unggah adalah 14 hari kalender sejak permohonan didaftarkan.
   • Catatan: Apabila melewati batas waktu tersebut, hak kasasi gugur demi hukum.
3. Langkah 3: Penerbitan Akta & Pemberitahuan (Maksimal 7 Hari)
   • Panitera Pengadilan tingkat pertama menerbitkan Akta Permohonan Kasasi setelah pembayaran terverifikasi.
   • Juru Sita memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak Termohon Kasasi dalam waktu maksimal 7 hari.
4. Langkah 4: Pemberitahuan & Kontra Memori (Maksimal 14 Hari)
   • Panitera menyampaikan salinan Memori Kasasi kepada Termohon.
   • Termohon diberikan hak untuk mengunggah Kontra Memori Kasasi dalam waktu maksimal 14 hari kalender sejak menerima salinan tersebut.
5. Langkah 5: Pemeriksaan Berkas Elektronik / Inzage (7 Hari)
   • Pengadilan memberikan waktu 7 hari bagi Pemohon dan Termohon untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara (Inzage) secara online.
6. Langkah 6: Verifikasi Berkas Perkara
   • Panitera melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas Kasasi (terdiri dari Bundel A dan Bundel B).
7. Langkah 7: Pengiriman Biaya Kasasi
   • Kasir mengirimkan biaya Kasasi ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui fasilitas transfer bank.
8. Langkah 8: Pengiriman Berkas Perkara
   • Petugas Meja III mengirimkan berkas Kasasi melalui SIPP dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diterima.
9. Langkah 9: Penyelesaian Pengiriman
   • Berkas Kasasi resmi terkirim ke Mahkamah Agung.

Alur Pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) Elektronik

(Berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2022)

Informasi Jangka Waktu Batas Pengajuan PK

• Tenggang Waktu: Permohonan PK wajib diajukan dalam jangka waktu 180 hari (6 bulan) sejak:
  1. Putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) diberitahukan, atau
  2. Ditemukannya bukti baru (Novum) yang telah disahkan di bawah sumpah.
• Konsekuensi: Apabila melebihi batas waktu 180 hari, permohonan PK secara otomatis tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Tahapan / Langkah-Langkah Prosedur PK Elektronik:

1. Langkah 1: Registrasi Akun dan Login
   • Advokat: Login langsung menggunakan akun e-Court yang telah terverifikasi oleh Mahkamah Agung.
   • Masyarakat Biasa (Non-Advokat): Datang ke PTSP Pengadilan Negeri/Agama/PTUN pengaju (tempat perkara diputus pada tingkat pertama) untuk mendaftarkan akun Pengguna Lain di meja e-Court.
2. Langkah 2: Input Data Upaya Hukum
   • Pilih menu Pendaftaran Upaya Hukum $\rightarrow$ Peninjauan Kembali (PK).
   • Cari dan masukkan Nomor Perkara Tingkat Pertama yang ingin diajukan PK.
   • Isi data Pemohon PK dan Termohon PK secara lengkap sesuai dengan formulir elektronik yang tersedia.
3. Langkah 3: Unggah Dokumen (Upload)
   • Unggah berkas/file dokumen Memori PK beserta bukti pendukung atau bukti baru (Novum) secara lengkap ke dalam sistem.
4. Langkah 4: Pembayaran Panjar Biaya Perkara
   • Sistem e-Court akan menerbitkan Nomor Virtual Account (VA) dan e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
   • Lakukan pembayaran biaya panjar melalui ATM, internet banking, mobile banking, atau teller bank.
   • Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara secara otomatis mendapatkan nomor register PK.
5. Langkah 5: Pembuatan Akta & Pemberitahuan ke Lawan
   • Panitera pengadilan pengaju menerbitkan Akta Permohonan PK secara elektronik.
   • Pengadilan mengirimkan salinan Memori PK secara elektronik kepada pihak Termohon PK.
   • Termohon PK diberikan waktu untuk mengunggah Kontra Memori PK melalui portal e-Court.
6. Langkah 6: Inzage dan Pengiriman ke Mahkamah Agung
   • Para pihak berhak dan diberikan kesempatan untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara digital (Inzage).
   • Berkas perkara kemudian dikirimkan secara elektronik (Full Digital) ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus.